Kemitraan antara petani dan perusahaan tetap dibutuhkan asalkan bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman GAPKI dan APKASINDO Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis (8 Oktober 2020). Penandatanganan diwakili Eddy Sapta Binti, Ketua GAPKI Kalsel dan Samsul Bahri, Ketua DPW APKASINDO Kalsel yang disaksikan Gulat ME Manurung (Ketua
Petani sawit terutama swadaya meminta perlakuan adil dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di seluruh provinsi sentra sawit Indonesia. Walaupun, harga TBS telah memiliki payung hukum peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Faktanya, tidak semua petani menerima perlakuan sama saat
Pemerintah memiliki komitmen dan perhatian kuat terhadap petani sawit rakyat salah satunya melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tantangan dan hambatan diselesaikan pemerintah dengan mengurangi syarat peremajaan agar target 500 ribu hektar dapat tercapai. Program ini ditujukan untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan petani dan produktivitasnya. “Pemerintah menargetkan 500 ribu hektar peremajaan sawit rakyat dari 2020 sampai
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap semua lini kehidupan kita. Di satu sisi, diperlukan upaya yang masif untuk memutus rantai penyebaran virus. Tetapi, di sisi yang lain, upaya-upaya tersebut justru menimbulkan keterbatasan terhadap aktivitas kita sehari-hari. Sektor kelapa sawit adalah salah satu sektor yang menerima dampak pandemi Covid-19. Sebagai suatu rantai usaha
Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah menaikkan bantuan hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari 25 juta per hektare (ha) menjadi Rp 30 juta per ha. Kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak produktivitas sawit rakyat. Apalagi, Kemenkeu juga mengakomodir dana Sarana Prasarana (Sarpras)
