Kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani akan berjalan dalam 46 bulan mendatang. Kalangan petani khawatir bisa tertinggal dan tidak dapat mengikuti proses sertifikasi. Terutama bagi petani yang kebunnya diklaim masuk kawasan hutan, sekalipun sudah ada UUCK dan turunannya. Persoalan ini diungkapkan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Cn

KEPALA Staf Kepresiden Jenderal (Pur) Moeldoko secara khusus mengirimkan surat kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melindungi petani sawit di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam surat bernomor B-21/KSK/03/2021 tertanggal 12 Maret 2021 itu Moeldoko meminta petinggi TNI dan juga Polri tersebut untuk menuntaskan permasalahan konflik

Kasus sengketa lahan di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diselesaikan. Kini, penyelesaian kasus tersebut sudah disepakati dan akan ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini disebutkan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (11/4/2021). “Penyelesaiannya sudah disepakati

Adalah selarik kiasan sebegitu awal bersarang di dalam hutan yang tak lepas dari hakikat ihwal dan permulaan zahir.  Permulaan ternak yang semula jadi adalah hewan. Di dalam hutan segala mitos merawat diri, terpampang.  Di dalam hutan segala mimpi tentang kelengkapan hidup bisa diayak menjadi acuan apa saja, tak pengecuali adat.  Itulah makanya segala tamsil, segala umpama,

Pdt.Albert Yoku, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Papua, menjelaskan bahwa peranan kelapa sawit dari memenuhi lima aspek yaitu fungsi ekologi, kehutanan, ekonomi, sosial budaya, dan pemersatu bangsa. “Banyak LSM di Papua yang bekerjasama dengan Greenpeace, sangat aktif melakukan kampanye agresif terhadap sawit,” ujarnya dalam diskusi webinar “Penguatan Peranan Kelapa Sawit Dalam Program

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkindo) Aceh mendesak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi kondisi lapangan terkait pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pabrik kelapa sawit di daerah. Pasalnya, pabrik kelapa sawit tidak siap dan tidak mau membeli dengan harga yang telah ditetapkan. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah menetapkan harga tandan buah segar setiap

Apa yang dibilang oleh Direktur Eksekutif PalmOil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung pada webinar yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) dua hari lalu itu, benar adanya.  Misalnya kelapa sawit bisa menghijaukan kembali lahan yang sudah kadung digunduli oleh perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Termasuk juga bahwa kelapa sawit telah menjadi motor penggerak ekonomi

Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Ruanda Agung Sugardiman menyebut kalau kebun kelapa sawit yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan mencapai 3.372.615 hektar.  Dari luasan itu, 761.651 hektar katanya sudah dalam proses pelepasan. “Seluas 550.894 hektar di Kalimantan Tengah (Kalteng), 6.341 hektar di Sumatera Selatan (Sumsel), 15.063 hektar di Sumatera Utara (Sumut)

Catatan panjang lelaki 48 tahun ini sebetulnya sudah dijejali warna keluhan hingga apa yang kemudian dia lakukan bersama semua ‘pasukan hijau’ (anggota Apkasindo) di 22 provinsi yang ada di Indonesia.  Catatan panjang yang muaranya adalah; petani kelapa sawit Indonesia khususnya petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menjadi SETARA.  Tidak

Kantor Staf Presiden (KSP), bisa jadi menjadi satu-satunya lembaga pembantu Presiden Jokowi yang paling jeli menengok kondisi masyarakat di lapangan. Setelah membikin yang namanya ‘KSP Mendengar’, banjir pengaduan langsung menerpa kantor yang dikomandani oleh Moedoko itu. Lelaki 63 tahun ini pensiunan jenderal dan pernah menjabat Panglima TNI. Peraih Adhi Makayasa sewaktu lulus dari Akademi Militer