Belakangan, di Indonesia klaim Kawasan Hutan kian menjadi momok. Selain dianggap telah mengerangkeng jutaan rakyat di perdesaan bahkan kota kecil, klaim ini juga dianggap telah menghambat program unggulan Presiden Jokowi; Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)  Sepanjang pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang nomor 11 tahun 2020  tentang Cipta Kerja, sederet pakar sebenarnya sudah mengatakan bahwa kalaupun

Ada yang unik pada webinar ‘Strategi Membangun UMKM Berbasis Kelapa Sawit di Era Pandemi’ yang ditaja sariagri.id, kemarin. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung langsung meluruskan sentilan anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah terkait Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lelaki 48 tahun ini justru memuji

Tak ada satupun yang bisa menyangkal kalau pemilik kebun kelapa sawit terluas di dunia itu adalah Indonesia.  Tapi bagi Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, jadi pemilik kebun paling luas justru tidak lagi menjadi satu-satunya kunci untuk menjadi pemain utama kelapa sawit dunia.  Lelaki 57 tahun ini tidak ujug-ujug ngomong begitu. Tapi justru setelah bekas

Beruntunglah Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung kebagian jadi pembicara terakhir pada webinar ‘Strategi Membangun UMKM Berbasis Kelapa Sawit di Era Pandemi’ yang ditaja oleh sariagri.id, kemarin.  Dan beruntung anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah yang juga jadi pembicara di acara itu, lebih dulu tampil ketimbang Gulat. Jadi, apa yang disentil

DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menguraikan kontribusi positif Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bagi petani seperti peremajaan sawit rakyat dan tingginya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Ir. Gulat ME Manurung, MP, CAPO, Ketua Umum DPP APKASINDO, menyebutkan bahwa dana PSR yang disalurkan BPDPKS sangat membantu petani yang ingin meremajakan kebun

Penyintas 512.270, divaksin 1,5 juta dan terpapar 1,2 juta, terinveksi berat 3,6 juta! Begitulah kondisi petani sawit Indonesia saat ini.  Tapi tunggu dulu. Angka-angka sebanyak itu tidak ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Tapi ini murni terkait ragam keadaan petani dalam menghadapi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Adalah Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo)

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap sejumlah riset dalam mengkonversi minyak sawit menjadi energi lain. “Kami kerjasama dengan ITB yang mengkonversi minyak sawit jadi Bioetilen (bioethylene) karbon dalam waktu dekat akan diimplementasikan ke Musi Banyuasin dengan dibangun mini plant yang menjadikan sawit menjadi IVO (Industrial Vegetable Oil). Hal ini

Beruntunglah Riau menjadi provinsi yang paling luas kebun kelapa sawitnya di Indonesia.  Data Kementerian Pertanian, saat ini luas kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar.  Nah, sekitar 20,68% atau 3,387 juta hektar dari luasan itu, ada di Riau. Uniknya, 65% nya adalah kebun petani.  Oleh luasan kebun kelapa sawit tadi, saban tahun Riau

Ketua Apkasindo Kota Subulussalam, Ir. Netap Ginting mengatakan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di wilayah Aceh Singkil dan Kota Subulussalam melakukan pemotongan tandan buah segar (TBS) milik petani tiga sampai enam persen. Menurut Netap Ginting, pembegalan TBS tersebut merugikan petani sawit dan melanggar Permentan Nomor 01/KB.120/I/2018 seharusnya pemotongan TBS hanya 0.5 sampai satu persen. “Ini

Kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani akan berjalan dalam 46 bulan mendatang. Kalangan petani merasa khawatir bisa tertinggal dan tidak dapat mengikuti proses sertifikasi. Terlebih bagi petani yang kebunnya diklaim masuk kawasan hutan, sekalipun sudah ada UUCK dan turunannya. Persoalan ini diungkapkan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Cn Ir. Gulat ME