Tak banyak yang tahu soal Industri Kelapa Sawit di Indonesia, apalagi terhadap dampak lingkungannya. Sejumlah fakta terkuak. Berdasarkan data, ada hal lain yang lebih besar dampaknya dan datangnya dari hal yang tak diduga-duga. Deptartemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Yanto Santosa menjelaskan menjelaskan banyak hal soal ini. Pertama, perkebunan kelapa sawit bukan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan usulan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan. Draf tarif ini diterbitkan melalui surat Nomor S-509/2021 berkop Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada 13 Juli 2021. Beredar di media sosial, usulan Tarif PNBP untuk Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pelepasan Kawasan Hutan  yang akan diajukan

Belum habis uneg-uneg pekebun sawit yang terpapar klaim kawasan hutan berseliweran ke ponsel lelaki 48 tahun ini, dua pekan belakangan, uneg-uneg soal beasiswa sawit pula yang membanjir dari hampir semua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang ada di 144 kabupaten kota dan 22 provinsi yang ada di Indonesia. Mulai dari kapan seleksi beasiswa sawit

Dewan pimpinan wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW APKASINDO) dan gabungan pengusaha kelapa sawit (GAPKI) Riau melaksanakan diskusi webinar, Senin (12/07/2021) kemaren. Acara sosialisasi ini secara resmi dibuka oleh Dewan Pembina dan Penasehat DPP APKASINO, yang diwakili oleh Kiai T.Rusli Ahmad. Saat Diskusi webinar tersebut, Mamun Murod menguraikan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr (cn) Ir Gulat Manurung, MP.C.APO, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menjelaskan sehari-hari petani sawit sangat akrab dengan aspek menjaga lingkungan. “Setiap hari kami menari dan bernyayi sambil bersiul-siul dengan alam lingkungan. Kami sangat mesra dengan lingkungan,” ujarnya. Sebagaimana hasil penelitian Universitas Riau bekerjasama dengan APKASINDO (2021), terdapat empat  indikator berkaitan hubungan petani sawit

Di tengah, upaya mempercepat capaian target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 500 ribu hektare. Banyak petani sawit yang batal atau mundur dari program ini karena khawatir dengan persoalan hukum. Setelah mendapatkan informasi ini, Kemenko Perekonomian yang dinakhodai Airlangga Hartarto bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan aparat hukum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengirimkan surat

Hadirnya Afrizal Sintong dan Sulaiman memimpin Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau menjadi angin segar bagi para pekebun kelapa sawit di daerah itu. Sebab sejak keduanya menjabat, pekebun kelapa sawit langsung menjadi perhatian serius. Ini ketahuan saat Wakil Bupati Rohil, Sulaiman, didapuk berbicara pada Musyawarah Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rohil di Baganbatu, Senin