Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Utara

Kalimantan Barat

Aceh

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Utara

Pelatihan auditor ISPO digelar oleh Mutu Institute di Bogor, Jawa Barat, selama satu minggu. Gulat mengatakan jumlah anggota APKASINDO sebanyak 10 orang yang menjadi peserta pelatihan. Peserta ini sebagian besar pengurus DPW APKASINDO se-Indonesia mulai dari Sumatera sampai Papua.

“Kami berharap dengan disekolahkannya 10 pengurus Apkasindo ini akan menjadi tambahan amunisi buat petani. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi melalui peraturan presiden yang mengatur ISPO. APKASINDO dukung program ISPO sekalipun itu cukup terjal buat Petani. Karena regulasi telah mewajibkan,” urainya.

“Satu hal penting adalah auditor dari petani berbeda dengan auditor perusahaan. Karena auditor dari APKASINDO ingin memandu serta mengarahkan rekan-rekan sesama petani agar memahami apa itu ISPO dan bagaimana prosedur menuju kesana. Sebab, tidak mudah menyakinkan petani sawit dan hanya sesama petani dapat saling memahami,” jelasnya.

Target APKASINDO adalah mengirimkan lagi 10 petani setiap angkatan pelatihan auditor ISPO. Jadi 22 DPW Provinsi dan 144 DPD Kabupaten Kota harus punya auditor ISPO. Dengan begitu, mereka bisa membantu sesama petani menuju ISPO.

“Dengan Mutu Institute, kami juga telah membuat nota kesepahaman tahun lalu. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada BPDPKS yang selalu mendukung petani Sawit menuju lebih baik dan berkelanjutan. Sebagaimana arahan Jenderal Moeldoko selalu Ketua Dewan Pembina APKASINDO bahwa organisasi harus menjadi jembatan. Tujuannya membawa manfaat dan berguna bagi petani,” ungkap kandidat Doktor Lingkungan Universitas Riau ini.

Sebelumnya, DPP APKASINDO telah memiliki 5 auditor ISPO. Hasilnya, organisasi mampu membantu proses sertifikasi 27 Kelompok Tani dan KUD di 22 Provinsi perwakilan APKASINDO. Gulat menjelaskan bahwa kehadiran auditor ISPO ini terbukti membantu proses sertifikasi ini karena petani kerap kali tidak paham istilah dan syarat sertifikasi. Akibatnya, mereka enggan untuk melanjutkan prosesnya.

Gulat menyebutkan dengan tambahan calon auditor sebanyak 10 orang ini. Diharapkan mereka lulus pelatihan sehingga proses kegiatan sertifikasi ISPO petani lebih cepat. Peserta pelatihan ini berasal dari Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Papua antara lain Dr. Ambar, Dr. Willy, Indra Rustandi, SM, Siswanto, SP., Ir. Gusdalhari, Ir. Tedi Susilo, Dalkaren Rusli, SE., M.Yunus, S.Sos, Pandapotan Sitanggang, SP., dan Terry Ansanay, SP, M.Si).

“Selain teori, peserta petani dilanjutkan dengan praktek mengaudit di salah satu perusahaana perkebunan sawit. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Gulat yang juga Auditor ISPO Angkatan XVIII.

Ketika redaksi menghubungi Siswanto, Ketua DPW APKASINDO Sulawesi Tengah, salah satu peserta pelatihan. Ia langsung meminta wawancara dilakukan saat jam istirahat.

“Nanti wawancara di jam istirahat. Saya masih mengikuti materi pelatihan. Takut tidak lulus. Perintah Ketua Umum bahwa petani APKASINDO wajib lulus,” tegas Siswanto. 

Sumber: https://sawitindonesia.com

Karet sintetis diperoleh dari produk turunan minyak bumi. Besarnya komponen karet sintetis itu karena produk turunan minyak bumi melimpah dan murah dibandingkan karet alam. 

Belakangan, muncul masalah lingkungan, emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Inilah yang menjadi driver move on industri ban menyasar minyak nabati pengganti produk turunan minyak bumi itu. 

Sejak dulu orang sudah tahu bahwa 60%-80% emisi global bersumber dari penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam. 

Selain energi, dari sumberdaya fosil ini juga dihasilkan berbagai produk turunan yang kita kenal sebagai produk petrokimia yang penggunaannya luas. 

Sumberdaya fosil dan turunannya ini lah yang bertanggung jawab atas pemanasan global dan perubahan iklim dunia yang kita alami saat ini. 

Kesadaran masyarakat dunia pun akhirnya datang untuk sepakat keluar (phase out) dari sumberdaya fosil itu. 

Kini energi fosil telah digolongkan bukan hanya energi kotor tapi juga sun set industri. Industri migas dan batubara beserta petrokimia turunannya secara bertahap harus ditinggalkan demi keselamatan umat manusia di planet bumi. 

Nah, tantangan bagi industri ban dunia adalah mengganti 60%-80% karet sintetis yang tidak ramah lingkungan itu dengan minyak nabati yang secara kimiawi lebih dekat dan lebih ramah lingkungan. 

Industri ban Goodyear memilih memakai minyak kedelai karena itu yang tersedia di USA. Industri ban Bridgestone Jepang kemungkinan besar akan memakai minyak sawit. 

Industri ban di Eropa pasti bingung. Mau memakai minyak rapeseed dan sunflower, untuk pangan saja kurang. Uni Eropa akan menjilat ludahnya sendiri kalau kemudian memakai minyak sawit.

Peluang industri ban ini mestinya dimanfaatkan oleh Indonesia. Kita punya karet alam, dan minyak sawit terbesar dunia. Bagaimana caranya agar industri ban dunia pindah ke Indonesia, ini yang sangat penting.  

Dan kita juga produsen nikel terbesar dunia, dengan begitu, kita juga bisa menjadi industri batteray mobil terbesar dunia. 

Indonesia berpeluang menjadi raja ban dunia, raja biofuel dunia dan raja batteray dunia. Biarkan USA, Uni Eropa, Jepang, Korsel, China bersaing membuat mobil, tapi Indonesia  menyediakan ban, biofuel, dan batteraynya. Ini yang dari dulu kita sampaikan. tapi belum ditangkap pemerintah.

Sumber: https://elaeis.co

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Dian Kamila, dan sejumlah pejabat terkait, turun ke lapangan untuk meninjau langsung pengerjaan saluran irigasi tersebut.

Bupati mengaku senang dan berterimakasih kepada BWS Sumatera V, yang sudah merespon harapan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan masyarakat untuk pembangunan tersebut.

Bupati berharap, sesuai arahan presiden, pembangunan saluran irigasi ini dapat memberikan dampak pada perbaikan ekonomi masyarakat.

“Harapan kita, sektor pertanian di Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkat. Ini adalah cita-cita kita. Selain perkebunan, sektor pertanian juga harus kita tingkatkan secara maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Kepala BWS Sumatera V, Dian Kamila, di tahun 2021 ini, pengerjaan saluran sekunder pada jaringan irigasi DI Batanghari di Nagari Siguntur ini terlebih dahulu ditargetkan untuk mengalirkan air dan mengatasi banjir. Baru kedepannya ditargetkan permanen, yaitu dengan lining.

Dian berharap, dengan pembangunan saluran irigasi sekunder ini, ke depan masyarakat dapat bercocok tanam kembali dan hasil panen meningkat.

“Kalau ini nanti sudah selesai, kita bisa masuk pada kegiatan P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) di Kabupaten Dharmasraya,” tandasnya. 

Sumber: petisi.co

Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 08 Juni 2021 di Gedung SDN 011 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau pukul. 09.37 Wib. 

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang hadir pada pertemuan ini antara lain Muryati, CH,S.Pd.I.,M.Pd Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Korwil) Kecamatan Siak Hulu, Afridah, S.Pd.I.,M.Pd Pengawas Sekolah, Salim, S.Pd Pengurus K3S serta Tim Pembuat Soal K3S Kecamatan Siak Hulu. 

Sementara dari pihak DPD APKASINDO Kabupaten Kampar antara lain Helkis, S.Pd (Ketua), Budi Harianto, S.H.,M.H (Sekretaris), Samsul Hidayat, S.Pd (Ketua Bidang OKK) dan Ganda, S.E (Anggota Bidang OKK).

Menurut ibu Muryati soal itu dibuat berdasarkan aturan yang berlaku. “Dan tidak ada niat kami untuk melemahkan ataupun mendiskriminasi petani sawit Indonesia terutama Kabupaten Kampar,” ungkapnya.

“Kami mohon maaf kepada petani sawit Indonesia terutama petani sawit Kabupaten Kampar atas kejadian ini, tidak ada niat kami untuk melemahkan atau mendiskriminasi petani sawit, kami sendiri juga petani sawit, kedepan kami akan lebih selektif lagi dalam membuat soal,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu Ketua DPD APKASINDO Kabupaten Kampar, Helkis memberikan penjelasan mengenai APKASINDO dan peran petani sawit dalam menopang perekonomian Indonesia.

“Sawit merupakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia selain dari Migas dan daerah penghasil sawitlah yang tidak mengalami dampak signifikan terhadap pandemi covid 19,” katanya.

“Ke depannya kami berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini,” pungkas Helkis. Hal senada juga disampaikan oleh Budi Harianto dan Samsul Hidayat.

Di akhir pertemuan ditutup dengan berita acara klarifikasi soal IPS Kelas V Nomor 17. 

“Pada intinya, mereka sudah minta maaf,” kata Helkis.

Sumber: https://forumkerakyatan.com

“Tapi kita melihat gurihnya harga kelapa sawit tidak seiring dengan kesejahteraan petani rakyat,” ujar Guntur saat membuka webinar bertemakan Persaingan Usaha dan Kemitraan dalam Industri Kelapa Sawit yang diselenggarakan Kamis (27 Mei 2021).

Pernyataan Guntur Saragih ini diprotes oleh petani sawit. Sebab, pernyataan ini tidak didukung data yang akurat dan kredibel. Dr (cn) Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.APO, Ketua Umum DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), menyayangkan pernyataan Guntur Syahputra Saragih yang dimuat di salah satu media online nasional. Sebagai wadah asosiasi petani sawit di 22 provinsi, ia meminta tidak Guntur tidak menggeneralisir petani sawit.

“APKASINDO berharap jika (Guntur) tidak punya data otentik. Sebaiknya tidak usah membuat statemen. Jelas, kami petani tersinggung dengan kegaduhan ini. Sumber datanya kami tidak tahu darimana. Apalagi sekelas Wakil Ketua KPPU haruslah berbicara harus pakai data dan terinci,” keluh Gulat.

Ia menjelaskan tipologi petani itu harus dilihat secara utuh. Ada tiga tipologi petani sawit dari aspek pekerjaaan. Pertama, tipologi petani pemilik dan dikerjakan langsung. Kedua, petani pemilik sebagian pekerjaan sawitnya dikerjakan oleh orang lain. Tipologi ketiga, petani pemilik tapi dikerjakan oleh orang lain dari proses perawatan sampai panen – istilahnya petani tidur.

“Kebetulan saya sedang meneliti hubungan diantara tiga tipologi petani ini terhadap pendapatan petani. Datanya bersumber dari sembilan kabupaten/kota dari 12 Kabupaten Kota di Riau. Riau sebagai provinsi terluas kelapa sawitnya sekitar 4,127 juta ha sangat mewakili,” bebernya.

Dari tiga tipologi petani tadi, diperoleh data pendapatan. Petani yang menjadi responden dengan kepemilikan lahan 4,18 ha/KK dan produktivitas lahan 1,38 ton TBS/bulan. Mereka akan  menghasilkan pendapatan Rp 4.650.000 per bulan atau setara Rp 1,1juta/ha/bulan bagi petani tipologi  pertama. Lalu petani tipologi kedua, pendapatannya sebesar Rp 3.550.000 atau sekira Rp 850ribu/ha/bulan. Terakhir petani tipologi ketiga memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.750.000 atau sekira Rp 650.000/ha/bulan.

Gulat menyatakan dengan asumsi petani tidur yang masuk kategori ketiga tadi akan memperoleh penghasilan Rp 2,75 juta per bulan. Dengan menjadi petani  tidur tadi, petani dapat penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi Kota Pekanbaru yang sebesar Provinsi Riau sebesar Rp 2,557 juta pada 2021.

Tidak hanya bertani sawit, menurut Gulat, sekitar 76% petani punya penghasilan tambahan. Usaha sampingan ini dari kegiatan beternak seperti sapi, kambing, ayam, bebek petelur. Adapula budidaya kegiatan perikanan darat dan tanaman buah-buahan.

Pernyataan Guntur Saragih ini diprotes oleh petani sawit. Sebab, pernyataan ini tidak didukung data yang akurat dan kredibel. Dr (cn) Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.APO, Ketua Umum DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), menyayangkan pernyataan Guntur Syahputra Saragih yang dimuat di salah satu media online nasional. Sebagai wadah asosiasi petani sawit di 22 provinsi, ia meminta tidak Guntur tidak menggeneralisir petani sawit.

“APKASINDO berharap jika (Guntur) tidak punya data otentik. Sebaiknya tidak usah membuat statemen. Jelas, kami petani tersinggung dengan kegaduhan ini. Sumber datanya kami tidak tahu darimana. Apalagi sekelas Wakil Ketua KPPU haruslah berbicara harus pakai data dan terinci,” keluh Gulat.

Ia menjelaskan tipologi petani itu harus dilihat secara utuh. Ada tiga tipologi petani sawit dari aspek pekerjaaan. Pertama, tipologi petani pemilik dan dikerjakan langsung. Kedua, petani pemilik sebagian pekerjaan sawitnya dikerjakan oleh orang lain. Tipologi ketiga, petani pemilik tapi dikerjakan oleh orang lain dari proses perawatan sampai panen – istilahnya petani tidur.

“Kebetulan saya sedang meneliti hubungan diantara tiga tipologi petani ini terhadap pendapatan petani. Datanya bersumber dari sembilan kabupaten/kota dari 12 Kabupaten Kota di Riau. Riau sebagai provinsi terluas kelapa sawitnya sekitar 4,127 juta ha sangat mewakili,” bebernya.

Dari tiga tipologi petani tadi, diperoleh data pendapatan. Petani yang menjadi responden dengan kepemilikan lahan 4,18 ha/KK dan produktivitas lahan 1,38 ton TBS/bulan. Mereka akan  menghasilkan pendapatan Rp 4.650.000 per bulan atau setara Rp 1,1juta/ha/bulan bagi petani tipologi  pertama. Lalu petani tipologi kedua, pendapatannya sebesar Rp 3.550.000 atau sekira Rp 850ribu/ha/bulan. Terakhir petani tipologi ketiga memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.750.000 atau sekira Rp 650.000/ha/bulan.

Gulat menyatakan dengan asumsi petani tidur yang masuk kategori ketiga tadi akan memperoleh penghasilan Rp 2,75 juta per bulan. Dengan menjadi petani  tidur tadi, petani dapat penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi Kota Pekanbaru yang sebesar Provinsi Riau sebesar Rp 2,557 juta pada 2021.

Tidak hanya bertani sawit, menurut Gulat, sekitar 76% petani punya penghasilan tambahan. Usaha sampingan ini dari kegiatan beternak seperti sapi, kambing, ayam, bebek petelur. Adapula budidaya kegiatan perikanan darat dan tanaman buah-buahan.

“Dari hasil analisa keberlanjutan (sustainability) bahwa dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Maka, keberlangsungan usaha perkebunan rakyat ini sudah masuk kategori berkelanjutan,” jelas kandidat Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau ini.

Ia menegaskan petani sawit sudah masuk generasi kedua. Rerata pendidikannya 42% tamat SMA/Sederajat dan 11% lagi lulusan S-1. Itu sebabnya, petani sawit era kekinian berorientasi bisnis dan terukur.

“Lalu bagaimana mungkin jika Wakil Ketua KPPU ini mengeluarkan statement kelapa sawit tidak dirasakan petani sawit rakyat dan tidak mensejahterakan?” tanya Gulat. Menurutnya, banyak juga petani sawit generasi pertama yang mampu membiayai anaknya kuliah sarjana bahkan S-2.

Gulat juga mengkritisi riset Fachru Nofrian mengenai kelapa sawit yang ditampilkan dalam webinar tersebut. Sebagai contoh analisis ketimpangan luasan lahan antara perusahaan dengan petani swadaya dan plasma yang memakai data 2013. Kritik berikutnya ditujukan kepada analisis penyerapan tenaga kerja di sektor kelapa sawit periode 2011-2015. Hingga 2015, tenaga kerja di sektor sawit mencapai 5,5 juta.

“Ada pergeseran dari pemilik kebun menjadi buruh. Dari data Kementerian Pertanian, tenaga kerja di sawit 3,6 juta lalu bertambah menjadi 5,5 juta pada 2015,” urai Fachru.

Pernyataan Fachru Novian ini dibantah Gulat Manurung. Ia mengatakan dari hasil penelitian 9 Kabupaten/Kota tadi  terjadi penambahan tenaga kerja signifikan di sektor perkebunan sawit. Ada migrasi tenaga kerja dari kota ke perkebunan sawit. Sekitar 86%  tenaga kerja dari wilayah perkotaan yang terkena PHK dan imbas lesunya ekonomi akibat Covid-19.

Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) juga memiliki riset yang menunjukkan perkebunan kelapa sawit  membangun daerah miskin dan terbelakang untuk menjadi sentra perekonomian baru. Sentra ekonomi baru ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat.

Dari aspek ekonomi, terjadi nilai transaksi antara masyarakat kebun sawit dengan ekonomi di pedesaan dan perkotaan. Nilai transaksi masyarakat kebun sawit dengan masyarakat perkotaan sebesar Rp 202,1 triliun/tahun dan masyarakat kebun sawit dengan ekonomi pedesaaan sebesar Rp 59,8 triliun/tahun.

Sumber : Sawitindonesia.com

Tapi, walau cuma organisasi, kumpulan negara ini punya lembaga birokrasi yang efektif, kemampuan menyusun dan implementasi peraturannya pun ketat.

Eloknya, kepatuhan masyarakat UE menjalankan peraturan, luar biasa. Gara-gara itulah kemudian UE berhasil menciptakan single market dengan pasar besar; 516 juta populasi.

Gross Domestic Product (GDP) pun menjadi yang terbesar kedua dunia, mencapai USD17 triliun. UE juga menjadi importir kedua terbesar di dunia.

Negara lain yang berminat mengakses pasarnya, harus ikut aturan UE; global norm setting dan global regulatory power.

Uni Eropa juga mengenal mata uang Euro yang saat ini menjadi mata uang cadangan terbesar kedua setelah Dolar Amerika.

Lingkungan menjadi ‘dagangan’ yang paling ampuh di UE, sampai-sampai muncul pemahaman bahwa lingkungan adalah ‘keyakinan’ kedua.

Maka tak aneh kalau sempat Parpol di sana tak mengusung agenda hijau, siap-siaplah partai itu ditinggal konstituennya.

Belakangan, UE ingin emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nya ‘0’. Artinya, yang keluar dan yang masuk, sama.

Aturan main pun dibikin biar mengikat semua negara UE, namanya; UE Climate Law. Oleh aturan ini, UE ingin reduksi emisi pada 2030 55%.

Biar misi itu kesampaian, ada sekitar 26 kebijakan yang dibikin. Paham hijau jadi life style yang didukung pula oleh pasar dan konstituen eropa.

Di aturan main negara super kuat inilah kemudian kelapa sawit (Palm Oil) diobok-obok. Pada Renewable Energy Directive (RED) II yang dikeluarkan UE pada 2018, ada disebut bahwa vegetable oil yang merubah hutan, masuk dalam kategori high-ILUC-risk. Sawit pun dianggap masuk kategori ini.

Lewat aturan itu, biodiesel berbahan sawit akan di-phase out-kan secara gradual di pasar Eropa dari 31 Desember 2023 hingga menjadi 0% pada 31 Desember 2030!

Paling lambat Juni tahun ini, semua anggota UE sudah menerapkan elemen RED II itu dalam sistim hukum nasional negara masing-masing.

Indonesia tak terima dengan aturan yang tak berdasar itu. Dibilang tak berdasar lantaran sampai sekarang tak ada hasil riset autentik yang bisa disodorkan oleh UE, demi memperkuat tudingannya itu.

Alhasil, aturan itu digugat. First substantive meeting sudah digelar 26-30 April 2021. Alhamdulillah, Indonesia didukung oleh Brazil, Equador, Colombia dan Malaysia.

Celakanya, walau aturan main tadi baru berlaku Desember 2023, sejumlah negara UE justru sudah lebih cepat mem-phasing out biofuel sawit dari ketentuan RED II.

Katakanlah Belgia pada 2022, Jerman akan 0% di tahun 2026, Denmark Oktober 2020, Prancis Januari 2020 dan menargetkan 0% 2026 dan Italia 2023.

Indonesia pun makin marah. “Kita protes keras, saya datangi Ketua Parlemen Belgia. Saya bilang, EU saja memberlakukan aturan itu tahun 2023, kenapa Anda justru 2022? Kami sampai berdebat. Saya bilang, ini gugatan sedang berproses di WTO, kalau ILUC RED kalah, aturan kalian itu mau dikemanakan?” cerita Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Kadipaten Agung Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi, tadi sore.

Sengaja ayah tiga anak ini didapuk jadi pembicara pada Palm O’Corner diselenggarakan oleh PASPI X HIMATEK ITB dengan tema “Sawit sebagai Tambang Energi Berkelanjutan”.

Yang unik itu kata doktor hukum internasional jebolan Universitas Padjajaran Bandung ini, yang mau diphase out itu justru cuma sawit untuk bahan baku biodiesel.

Sementara demand terhadap sawit untuk consumer product, justru naik. Pada tahun lalu misalnya mencapai 2.545 juta ton dari sebelumnya 1.982 juta ton.

“Ini terjadi lantaran UE belum bisa mencari alternatif lain,” ujar Andri. Lho…

Sumber : Gatra.com