Pungutan ekspor sudah terbukti mendorong industri hilir dan menjaga stabilitas harga sawit baik di level industri dan petani. Namun di sisi berbeda, para eksportir CPO mulai merasakan tertekannya volume ekspor CPO karena beratnya beban Pungutan Eksport (PE) CPO seiring dengan naiknya harga CPO dunia. Ada pertanyaan menarik dalam 6 bulan terakhir tentang melesatnya harga CPO

Petani sawit meminta pemerintah tidak menurunkan tarif pungutan ekspor sawit. Dengan skema pungutan sekarang ini, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani terbilang tinggi.  Kebijakan tarif pungutan ekspor sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 dinilai sudah on the right  track atau sejalan dengan arah program hilirisasi. “Kami keberatan kalau pungutan ekspor

Jurus yang dibikin oleh Kementerian Keuangan terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) ini boleh dibilang sangat sederhana; Pungutan Ekspor (PE) dibikin progresif — pungutan yang nilainya naik mengikuti kenaikan harga objek pungutan. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Harga CPO di luar negeri terus melambung. Yang

Pelaku usaha industri hilir kelapa sawit dan petani meminta pemerintah tetap melanjutkan skema pungutan ekspor yang saat ini berjalan di dalam PMK 191/PMK.05/2020. Pungutan ekspor sudah terbukti mendorong Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) dan menjaga stabilitas harga pasar sawit dalam negeri baik produk minyak goreng di level industri serta Tandan Buah Segar (TBS) petani. “Dengan struktur

Kalau menengok hitung-hitungan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) ini, tak perlu sebenarnya Uni Eropa berkoar-koar akan menyetop kiriman minyak sawit dari Indonesia.  Apalagi penyetopan itu berbumbu alasan bahwa minyak sawit Indonesia berlumur masalah. Mulai dari deforestasi, pelanggaran HAM dan sederet tetek bengek tak sedap lainnya.  Sebab tanpa disetop pun, kiriman minyak sawit ke Benua

Pagi yang cerah, Selasa (18/5). Sang Jurnalis Apkasindo,  tengah liputan jurnalis tentang sebuah usaha pembibitan kelapa sawit di Desa’Silam, Kuok, Kabupaten Kampar. Hamparan pembibitan  membentang hijau dengan luas 4 hektare. Sekitar 40 ribu bibit sawit jenis “Marihat Pelepah Panjang”, bersertifikat  ada di sini.  Area ini  dikelilingi perkebunan kelapa sawit Usaha pembibitan yang dimulai sejak 9

Uni Eropa masih tetap keukeuh dengan pendirian dan cara berpikirnya, bahwa paling lambat tahun 2030, minyak yang berbau sawit, musti lenyap dari Benua Biru itu. Tadinya, khusus pencampuran minyak sawit untuk biodiesel, sudah akan dihentikan tahun ini, tapi lantaran produsen sawit protes — Indonesia dan Malaysia — disepakatilah pengurangan minyak sawit berangsur sampai benar-benar berhenti

Kalau saja proyek Nucleus Estate and Small Holders (NES) yang dibiayai oleh bank dunia itu enggak dimulai pada 1978, bisa jadi rakyat tidak tergiur berkebun kelapa sawit.  Sebab waktu itu, kebun kelapa sawit hanya jadi keseharian perusahaan plat merah maupun swasta. “Saat itu NES ini sudah menyebar di beberapa provinsi; NES I-VII. Ada di Besitang Aceh, Sumbar,

Kalau dirunut dari semua omongan lelaki 55 tahun ini, perkembangan luasan kebun kelapa sawit paling pesat nampak pada rentang waktu 2016-2020.  Sebab Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) ini bilang kalau pada 1980, luas kebun kelapa sawit di Indonesia masih sekitar 300 ribu hektar. Tapi di 2016, luasan itu membengkak menjadi 11 juta hektar.